1. Latar Belakang

Pelayanan publik melalui perizinan berbasis online pada DPMPTSP baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan sebagai salah satu upaya dalam Program Pencegahan Pemberantasan Korupsi terintegrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam rangka membangun sistem informasi pelayanan publik khususnya dalam penerapan pelayanan perizinan secara online membutuhkan kesiapan baik melalui komitemen dan political will pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi melalui perizinan berbasis online maupun dukungan perencanaan anggaran ditengah tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, transparan dan lebih mudah, Kesiapan Anggaran melalui APBD kabupaten/kota menjadi kendala utama dalam penerapan perizinan berbasis online baik untuk penyediaan hardware, software maupun infrastruktur baik secara tekhnis maupun non tekhnis sehingga dukungan dalam bentuk regulasi baik dari pemerintah propinsi maupun dari pusat melalui Komisi pemberantasan korupsi (KPK) sangat diharapkan

 

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Workshop Perizinan online ini adalah Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kinerja peserta pelatihan sebagai  Aparatur Negara  dalam memberikan pelayanan secara prima dan optimal, sehingga dapat membangun citra positif pelayanan ke arah yang lebih baik.

Tujuannya adalah

1)  Selaku pengelola layanan publik khususnya pelayanan perizinan pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota se sulawesi selatan mengharapkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan persuratan baik berupa himbauan ataupun edaran pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung perencanaan kegiatan implementasi perizinan berbasis online.

2)  Mengharapkan kepada seluruh pengelola layanan perizinan DPMPTSP kabupaten/kota untuk melakukan komunikasi yang intensif kepada tim anggaran eksekutif dan legislatif di masing-masing kabupaten kota dalam perencanaan anggaran dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi melalui penyediaan sistem informasi layanan perizinan berbasis online.

3)  Mengharapkan pada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mediasi dan fasilitasi dan melakukan pendampingan pada semua kabupaten/kota dalam program pemberantasan korupsi khsusnya dalam penyelenggaraan perizinan berbasis online bagi DPMPTSP kabupaten/kota di sulawesi selatan dan pemberian tunjangan khusus bagi pengelola layanan publik khususnya pelayanan perizinan pada DPMPTSP kab/kota di Sulawesi Selatan.

4)  Menyusun regulasi dan peraturan ditingkat kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis online di tingkat Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

 

3.  Dasar Penyelenggaraan

  1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

 

(serah terima cindera mata)

 

 

( Para Narasumber )

 

(foto Peserta)

A. 

 

 

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : uptp2tprovsulsel@gmail.com

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 1
Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung: 65.875