Sektor Penanaman Modal

Izin Prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru /dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK) untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana/realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya.

Selengkapnya ...

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam rangka perluasan usaha. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Izin Usaha Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha sebelumnya. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha sebelumnya. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM (Merger) adalah Izin Prinsip yang menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang meneruskan. Penggabungan perusahaan terdiri dari 3 yaitu pengambilalihan atau akuisisi, penggabungan dan peleburan atau konsolidasi. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan fasilitas/kemudahan yang diberikan oleh Perusahaan PMDN yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan TKA (IMTA). Permohonan RPTKA ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selengkapnya ...

Setelah RPTKA disetujui, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan untuk rekomendasi TA01 di Departemen Tenaga Kerja . TA 01 sebenarnya adalah sebuah pernyataan rekomendasi dari Depnaker untuk Ditjen Imigrasi sehingga pemohon diperbolehkan untuk dapat memohon visa kerja . Dengan demikian , surat persetujuan asli rekomendasi TA01 akan diberikan ke Ditjen Imigrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk VITAS atau VBS (Visa Tinggal Terbatas). Namun pemohon tetap harus memiliki fotokopi dokumen ini , karena mungkin di lain waktu surat ini dapat ditanyakan oleh petugas lapangan ketika sedang inspeksi. RPTKA dan rekomendasi TA-01 adalah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh tenaga kerja asing di Indonesia untuk mengajukan permohonan izin kerja. Dokumen ini tidak diperlukan bagi anggota keluarga tanggungan dari Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut, pasangan pendamping dan anak-anak sampai usia 17 tahun, maka anggota keluarga tanggungan hanya diperbolehkan untuk tinggal bersama dengan pasangan kerja/orang tua sedangkan di Indonesia, sehingga dokumen ini TIDAK diberikan kepada mereka untuk bekerja. Oleh karena itu keluarga pemegang visa anggota dependen tidak memiliki RPTKA & TA 01. Jika pasangan yang sedang merencanakan untuk bekerja di Indonesia, dia harus mengajukan permohonan ijin kerja dan ijin tinggal dari perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan TKA (sebagai sponsor).

Selengkapnya ...

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) PMDN merupakan fasilitas/kemudahan yang diberikan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Permohonan IMTA PMDN ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Selengkapnya ...

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan PM (Merger) adalah menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang meneruskan. Penggabungan perusahaan terdiri dari 3 yaitu pengambilalihan atau akuisisi, penggabungan dan peleburan atau konsolidasi. Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK).

Selengkapnya ...

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : uptp2tprovsulsel@gmail.com

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 2
Pengunjung hari ini : 83
Total pengunjung: 50.644