Sektor Tata Ruang dan Pemukiman

Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Selengkapnya ...

Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Selengkapnya ...

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Permohonan Izin Lokasi Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

Selengkapnya ...

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1). Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Perpres No. 122 Tahun 2012 Bab IV Pasal 22). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

Selengkapnya ...

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Berdasarkan Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2013 Bab I Pasal 1). Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Permohonan Izin Lokasi Reklamasi ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).

Selengkapnya ...

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jln. Bougenville No. 5 Makassar 90231
Fax. (0411) 448936
Telpon : (0411) 441077
Email : uptp2tprovsulsel@gmail.com

STATISTIK PENGUNJUNG

Pengunjung Online : 2
Pengunjung hari ini : 83
Total pengunjung: 50.644